Menurut laporan terbaru, pemerintah Illinois sedang mengambil langkah untuk memperkuat regulasi di bidang aset digital. Gubernur baru-baru ini menandatangani dua undang-undang, yaitu "Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Aset Digital" dan "Undang-Undang Terminal Mandiri Aset Digital", yang bertujuan untuk mengatur aktivitas perdagangan koin dan melindungi hak-hak konsumen.
Peraturan baru ini mengharuskan platform perdagangan Aset Kripto untuk tunduk pada pengawasan pemerintah negara bagian dan menerapkan langkah-langkah anti-penipuan serta keamanan siber yang ketat. Sementara itu, untuk operator ATM Aset Kripto, peraturan baru menetapkan sejumlah persyaratan spesifik, termasuk wajib mendaftar, menyediakan mekanisme pengembalian dana penipuan, menetapkan batas maksimum biaya layanan sebesar 18%, serta membatasi jumlah transaksi harian untuk pengguna baru hingga 2500 dolar.
Perlu dicatat bahwa gubernur mengkritik pemerintahan sebelumnya atas pelonggaran regulasi enkripsi di tingkat federal saat menandatangani undang-undang. Langkah ini tampaknya merupakan respons terhadap kekacauan pasar aset kripto saat ini. Menurut statistik, kerugian yang disebabkan oleh penipuan aset digital di Illinois saja mencapai 272 juta dolar AS pada tahun 2024.
Penerapan peraturan baru ini mencerminkan perhatian yang semakin meningkat dari regulator terhadap industri Aset Kripto, serta tekad untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas keuangan. Ini mungkin memiliki dampak yang mendalam pada ekosistem Aset Kripto di Illinois, sekaligus dapat memberikan referensi bagi negara bagian lain dalam merumuskan peraturan terkait.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
25 Suka
Hadiah
25
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TheMemefather
· 12jam yang lalu
18% biaya transaksi? Sangat keterlaluan!
Lihat AsliBalas0
MoonRocketTeam
· 21jam yang lalu
Ini terlalu banyak mengatur, roket bahkan tidak bisa terbang.
Lihat AsliBalas0
YieldChaser
· 08-21 09:32
Biaya transaksinya terlalu mahal, sangat menjebak.
Lihat AsliBalas0
AirdropLicker
· 08-19 04:51
Biaya transaksi 18? Saya merasa terpuruk.
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 08-19 04:48
Datang lagi untuk mengatur!
Lihat AsliBalas0
LiquidityWitch
· 08-19 04:41
18% biaya transaksi? Begitu banyak orang yang mau bermain?
Menurut laporan terbaru, pemerintah Illinois sedang mengambil langkah untuk memperkuat regulasi di bidang aset digital. Gubernur baru-baru ini menandatangani dua undang-undang, yaitu "Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Aset Digital" dan "Undang-Undang Terminal Mandiri Aset Digital", yang bertujuan untuk mengatur aktivitas perdagangan koin dan melindungi hak-hak konsumen.
Peraturan baru ini mengharuskan platform perdagangan Aset Kripto untuk tunduk pada pengawasan pemerintah negara bagian dan menerapkan langkah-langkah anti-penipuan serta keamanan siber yang ketat. Sementara itu, untuk operator ATM Aset Kripto, peraturan baru menetapkan sejumlah persyaratan spesifik, termasuk wajib mendaftar, menyediakan mekanisme pengembalian dana penipuan, menetapkan batas maksimum biaya layanan sebesar 18%, serta membatasi jumlah transaksi harian untuk pengguna baru hingga 2500 dolar.
Perlu dicatat bahwa gubernur mengkritik pemerintahan sebelumnya atas pelonggaran regulasi enkripsi di tingkat federal saat menandatangani undang-undang. Langkah ini tampaknya merupakan respons terhadap kekacauan pasar aset kripto saat ini. Menurut statistik, kerugian yang disebabkan oleh penipuan aset digital di Illinois saja mencapai 272 juta dolar AS pada tahun 2024.
Penerapan peraturan baru ini mencerminkan perhatian yang semakin meningkat dari regulator terhadap industri Aset Kripto, serta tekad untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas keuangan. Ini mungkin memiliki dampak yang mendalam pada ekosistem Aset Kripto di Illinois, sekaligus dapat memberikan referensi bagi negara bagian lain dalam merumuskan peraturan terkait.